Sinopsis rencana penelitian kesehatan masyarakat jurusan AKK

SINOPSIS RENCANA PENELITIAN

Analisis Penentuan  Tarif Rasional Berbasis Unit Satuan (Unit Cost), Ability To Pay (ATP) Dan Willingnes To Pay (WTP) Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Anutapura Provinsi Sulawesi Tengah

 OLEH

NAMA                        : Hadi Ashari

NIM                            : N 201 15 059

PEMINATAN           : ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS TADULAKO

PALU

2018

Judul Sinopsis	Analisis Penentuan   Tarif Rasional Berbasis Unit Satuan (Unit Cost), Ability To Pay (ATP) Dan Willingnes To Pay (WTP) Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Anutapura Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Mahasiswa	Hadi Ashari
NIM	N 201 15 059
Peminatan	Administrasi Kebijakan Kesehatan
Nama Calon Pembimbing	1.    Muh. Ryman Napirah, S.KM., M.Kes
	2.    Bertin Ayu Wandira, S.KM., M.Kes
Bidang Calon Pembimbing	Administrasi Kebijakan Kesehatan

A.      Latar Belakang

       Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud (Putra, Arifin, Nurhayani, & Amir, 2013)

          Menurut WHO (2010), rata-rata pengeluaran untuk pelayanan kesehatan berkisar antara 5 hingga 10 % dari pendapatan per kapita  untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, sedangkan masyarakat yang paling miskin dapat membelanjakan sepertiga pendapatannya. Bahkan WHO juga mensinyalir 100 juta penduduk dunia dapat menjadi miskin akibat membiayai pelayanan kesehatannya, dan 150 juta penduduk dunia menghadapi kesulitan untuk membayar pelayanan kesehatan. Belanja kesehatan seperti ini merupakan belanja kesehatan katastropik karena melebihi kapasitas membayar (capacity to pay) rumah tangga, oleh karena itu peran negara sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan adil. (Rahayuningrum, Tamtomo, & Suryono, 2017).

            Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang harus segera ditangani, masalah utama yang tengah dihadapi oleh sistem pelayanan adalah sumber daya yang semakin lama semakin sulit mengejar kebutuhan pelayanan. Kontribusi masyarakat dan swasta bagi pembiayaan cukup besar. Pada tahun 1990 sekitar 70 % pembiayaan kesehatan berasal dari masyarakat dan swasta, sedangkan pemerintah hanya 30 %. Peran pemerintah kemudian meningkat menjadi 40 %  pada tahun 1999 namun pada tahun 2000 menurun tajam menjadi 23,7%. Alokasi anggaran  kesehatan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu berdasarkan hasil  keputusan TAP MPR/VI/2002 merekomendasikan agar alokasi pembiayaan kesehatan negara secara bertahap menjadi 15% dari APBN/APBD(Adisasmito,2010).

            Masalah penetapan tarif sering menjadi titik konflik antar masyarakat dan perusahaan. Di satu pihak masyarakat menghendaki tarif pada tingkat yang paling rendah sesuai kemampuan dengan pelayanan yang memuaskan sebaliknya pihak perusahaan menghendaki tarif yang tinggi yang dapat menghasilkan laba yang memuaskan (Intiasari & Kurniawan, 2011).

                 Unit cost adalah penghitungan yang didasarkan pada biaya–biaya yang yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Struktur tarif yang dapat dipakai untuk mengatasi keterbatasan subsidi dan harga pasaran yang berlaku adalah dengan pendekatan unit cost. Biaya satuan (unit cost) sangat penting artinya karena merupakan salah satu dasar dalam menentukan tarif pelayanan disamping faktor kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat. (Intiasari & Kurniawan, 2011).

           Dengan mengetahui biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka rumah sakit dapat meningkatkan upaya pemerataan dengan mengatur besaran subsidi dan sasaran yang akan mendapatkan subsidi. Bila kelompok pengguna terdapat kelompok relatif mampu, rumah sakit dapat mencoba mengembangkan mekanisme subsidi silang. Peningkatan pendapatan dari kelompok pengguna yang mampu (kelas VIP) dapat dimanfaatkan untuk subsidi silang kelompok yang tidak mampu (kelas III), karena tarif kelas VIP dapat dinaikkan sebagai upaya dalam meningkatkan profit rumah sakit tanpa mengabaikan fungsi sosio ekonomi rumah sakit (Rianti, Wibowo, & Hadiyanto, 2013)

        Rumah Sakit Umum Anutapura merupakan salah satu rumah sakit swasta tertinggi di Sulawesi Tengah. Sebagai rumah sakit swasta yang mencitrakan pelayanan terhadap masyarakat umum, persaingan dengan rumah sakit - rumah sakit pemerintah yang juga cukup digemari masyarakat, dan sering ditemukan keluhan dari pasien karena kemahalan tariff biaya berobat di rumah sakit swasta (Hadijah, 2016).

  B.     Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang bagaimana penentuan tarif pelayanan kesehatan khususnya di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah berbasis Unit Cost serta Kemampuan membayar (Ability To Pay) dan Kemauan membayar (Willingnes To Pay)  pasien pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Undata?

  C.    Tujuan

1.      Tujuan Umum

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tarif jasa rawat inap menggunakan unit cost  berbasis Ability To Pay (ATP), Willingnes To Pay (WTP) di instalasi rawat inap RS Anutapura Provinsi Sulawesi Tengah.

2.      Tujuan Khusus

a.       Untuk menentukan tarif jasa rawat Inap kelas VIP berbasis unit cost, ability to pay dan willingness to pay

b.      Untuk menentukan tarif jasa rawat inap Kelas I berbasis Unit cost, Ability to pay dan Willingness To Pay

c.       Untuk menentukan Tariff jasa rawat Inap Kelas II berbasis Unit Cost, Abilitry To Pay dan Willingness To Pay

d.      Untuk menentukan tariff jasa rawat inap Kelas III berbasis Unit Cost, Ability To Pay dan Willingness To Pay.

  D.    Manfaat

1.      Manfaat Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dibidang ekonomi kesehatan khususnya dalam penentuan tarif jasa rawat inap dengan Unit Cost berbasis Ability To Pay dan Willingness To Pay

2.      Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi praktisi kesehatan untuk menghitung tarif rawat inap dengan menggunakan konsep Unit Cost berbasis Ability To Pay dan Willingnes To Pay, serta menjadi masukkan direktur Rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

E.       Daftar Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2014: Panduan praktis sistem rujukan berjenjang: BPJS Kesehatan.

Hartini, dkk. 2016. Analisis Pelayanan Rujukan Pasien Bpjs Di Rsud ChatibQuzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 4, Oktober 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm.

 Kemenkes RI 2014 : Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jilid 1: Kementrian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019. Jakarta. 2012.

Primasari, Karleanne Lony. 2015. Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Leba. Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan. Vol.1 No.2.

Zuhrawardi, 2007. Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Wajib PT Askes pada Puskesmas Mibo, Puskesmas Baiturahman di Kota Banda Aceh Tahun 2007. Tahun 2007. Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.