Analisis
Pembiayaan Kesehatan Bersumber
Pemerintah
di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
merupaka salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Barat yang menjadi penyangga
Ibukota Negara Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada
tahun 2003, 2004, 2005 mengalami peningkatan masing-masing 67,87, 68,10,68,41. Pencapaian derajat
kesehatan dilihat dari AngkaHarapan Hidup pada tahun yang sama masing-masing 66,87,
66,94, 66,99. Angka Kematian Bayi (AKB) 43, 55per 1000 kelahiran hidup yang
merupakan angka Bodebek (Bogor Depok, Bekasi), Angka Kematian Balita (AKABA)
mengacu pada AKABA Jawa Barat tahun 2003sebesar 49/1000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Ibu(AKI) Kabupaten Bogor tahun 2002 sebesar 309 per 100.000 kelahiran
hidup, Penyebab kematian masihdidominasi TBC,
Pola penyakit terbanyak penyakit Infeksi saluran pernafasan. Status Gizi
balita dengan kondisi gizi buruk, gizi sedang masih berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Pencapaian Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bogor dilihat dari
gambaran derajat kesehatan diatas tidak lepas dari kesadaran pemerintah
membiayai bidang kesehatan. Alokasi anggaran bidang kesehatan dilihat dari
Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) peruba-han pada tahun 2003 sampai dengan
2005 terlihat, anggaran di bidang kesehatan dari tahun 2003-2005 mengalami
peningkatan. Dari jajaran instansi lingkungan pemerintah di Kabupaten Bogor,
Dinas Kesehatan, BRSD Ciawi, BRSD mendapat alokasi anggaran yang besar dari
APBD Kabupaten, hal ini dapat dilihat dari skala alokasi anggaran tahun 2003
dengan menduduki urutan ke 4 dengan proporsi 8,14 % terhadap APBD Kabupaten
Bogor. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor selain mendapat alokasi
anggaran dari APBD Kabupaten, mendapat tambahan luncuran dana dari APBD
provinsi, APBN dan BLN.
Untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan selain luncuran yang beru-pa uang dari berbagai sumber, ada
juga yang berbentuk barang, biasanya untuk kegiatan yang mempunyai eksternalitas
tinggi misalnya obat untuk tbc, obat untuk kusta dan vaksin untuk imunisasi. Jika
dilihat dari alokasi anggaran yang meningkat tiap tahun, ternyata derajat
kesehatan hanya mampu bergeser sedikit dari tahun ke tahun, hal ini menjadi
pertanyaan sebenarnya alokasi anggaran berpihak kemana. Apakah pada era
desentralisasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor disertai konsistensi pada
pencapaian derajat kese- hatan atau menjadi kenyataan bahwa peningkatan pembiayaan
kesehatan tidak menyentuh pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Pembiayaan
bidang kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, BRSD Ciawi, BRSD Cibinong
merupakan hal yang menarik untuk diteliti per-tama dari mana sumber-sumber
pembiayaan kesehatan diperoleh, kedua berapa besar pembiayaan diperoleh, ketiga
bagaimana alokasi dan proporsi anggaran, keempat seberapa besar realisasinya
dan kelima bagaimanan tergantung dari besarnya pendapatan.
Sumber pendapatan
daerah terbesar adalah dana berimbangan sebesar Rp. 681.102.720.000 (81,86%)
pada tahun 2003, sebesar Rp. 747.099.302.000 (80,92%) pada tahun 2004 dan sebesar
Rp. 835.872.243.000 (80,69%) pada tahun 2005. Urutan kedua adalah Pendapatan
Asli Daerah sebesar Rp. 142.756.041.000 (17,16%) pada tahun 2003, sebesar Rp. 155.818.029.000
(16,66%) pada tahun 2004 dan sebesar Rp. 194.224.904.000 (18,61) pada tahun
2005. Urutan Ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.190.340.000
(0,98%) pada tahun 2003, Rp. 20.392.060.000 (2,21%) pada tahun 2004 dan Rp.13.548.896.000
(1,30%) pada tahun 2005. Sumber-sumber pembiayaan bidang kesehatan selain
diperoleh dari APBD Kabupaten di peroleh juga dari APBD Propinsi, APBN, PLN
(PHP II) dan BLN. komposisi sumber pembiayaan bidang kesehatan ter besar
didanai oleh APBD Kabupaten, yaitu sebesar Rp. 74.511.834.194 (93,17%) pada
tahun 2003, sebesar Rp. 84.663,274.171 (76,40%) pada tahun 2004, sebesar Rp.
110.664.277.175 (86,50%) pada tahun 2005. Sumber pembiayaan terkecil bersumber dari
APBD Propinsi yang terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 234,116.000 (0.18%)
Pembiayaan Bidang Kesehatan Pembiayaan
Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor dikelolah oleh tiga instansi kesehatan,
yang meliputi Dinas Kesehatan, BRSD Ciawi dan BRSD Cibinong. Proporsi pembiayaan
bidang kesehatan paling besar pada tiga tahun anggaran adalah yang dikelola
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Besar anggaran pembiayaan kesehatan yang
dikelola oleh Dinas Kesehatan bersumber APBD Kabupaten Bogor, karena anggaran puskesmas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan anggaran kesehatan kantor dinas
masih bersatu serta cakupan luas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan.
Pada penelitian ini dirinci besar dana yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan
sebagai instasi pelaksana manajemen dan pembina bidang kesehatan serta alokasi
pembiayaan yang diperoleh puskesmas untuk melaksanakan fungsinya sebagai ujung
tombak pelaksana fungsional di lapangan. Pada era sentralisasi, Departemen
Kesehatan diwakili oleh kantor Departemen Kesehatan tetapi pada era otonomi,
Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat
tingkat kedua.3 Ini berarti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor merupakan
penyelenggara kegiatan kesehatan, promotif, preventif dan kuratif, dengan
mendaya gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik, yang ditujukan
kepada masyarakat.
Rumah Sakit (RS)
merupakan penyelenggara upaya kesehatan perorangan tingkat kedua,3 yang berarti
bahwa kegiatan kesehatan oleh RS lebih ditujukan kepada perorangan. Bidang
kesehatan merupakan dinas yang berkontribusi pada retribusi daerah. Proporsi
retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan retribusi dae cenderung
meningkat. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kenaikan retribusi
pelayanan kesehatan tahun 2003 - 2005 disertai kenaikan anggaran yang mungkin
dipengaruhi oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/249/SJ yang memuat
pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD dalam rangka menjabarkan arah kebijakan
umum APBD ke dalam program dan kegiatan. Prioritas pembangunan/rehabilitasi
pukesmas, pustu dan polindes, mengadakan sarana dan prasarana penunjang kesehatan
untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
terutama bagi keluarga miskin. Besaran anggaran gaji pegawai negeri sipil dari
tahun 2003-2005 cenderung meningkat, tetapi proporsinya cenderung menurun,
kemungkinan terjadi efisiensi pada pengalokasian gaji pegawai negeri sipil.
Berdasar
pada bidang kewenangan menggambarkan bahwa pada tahun 2003 belanja terbesar
adalah bidang administrasi umum dan pemerintahan sebesar Rp.365.644.613.000
(39,96%), pada tahun 2004 sebesar Rp.388.457.204.000 (37,24%) dan tahun 2005
sebesar Rp.347.360.602.000 (30,09). Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan pada
tahun 2003 sebesar Rp.310.953.229.000 (33,98%), pada tahun 2004 sebesar
Rp.329.436.707.000 (34,58%) dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 364.825.819.000
(31,60%). Ketiga bidang pekerjaan umum sebesar Rp. 102.343.663.000 (11,18%),
pada tahun 2004 sebesar Rp. 159.286.950.000 (15,27) dan pada tahun 2005 sebesar
Rp. 226.429.814.000 (19,1%). Keempat bidang kesehatan sebesar Rp.
74.511.834.000 (8,24%) pada tahun 2003,
Rp. 84.663.274.000 (8,12%) pada tahun 2004 dan Rp.110.644.277.000
(9,58%) pada 2005. Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bogor yang dikelola oleh
Dinas Kesehatan, Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong dan Badan Rumah Sakit Daerah
Ciawi, terhadap jumlah anggaran bidang kesehatan, selama tahun 2003 sd 2005
didominasi oleh Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dari proporsi di Dinas
Kesehatan tahun 2003 sebesar Rp. 52.972.722.000 (71,09%), tahun 2004 sebesar
Rp. 47.874.902.000 (56.55%) dan tahun 2005 Rp. 57.544.206.000 (52,01%). Rumah
Sakit Cibinong tahun 2003 Rp. 12.962.656.000 (17,40%), tahun 2004 Rp
22.662.799.000 (26.77%) dan tahun 2005 Rp.31.453.954.000 (28.43%). Rumah Sakit
Ciawi tahun 2003 Rp. 8.576.456.000 (11.51%), tahun 2004 Rp 14.125.573.000
(16,68
(Sumber:
Rahmaniawati, NA, 2007. Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah
di Kabupaten Bogor (http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas
/article/download/283/283).
Diakses pada 13 Desember 2015. Pukul 15.00 WITA)
0 Komentar