Artikel program jaminan kesehatan

Isu globalisasi juga telah menekankan berbagai negara berkembang agar memperhatikan sector kesehatan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Hampir semua penderita berbagai penyakit tinggal di negara berkembang (90%). Sedang kontribusi pembiayaan kesehatan negara berkembang hanya sekitar 12% dari total pembiayaan kesehatan dunia.

Bagi pemerintah program Jamkesmas adalah program yang dinilai tepat sasaran. Asumsinya, hampir 50% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 17,8% (2006), meningkat 1,8% dibandingkan 2005 (16 persen). Pada tahun 1996 menjadi 11,34%. Meningkat kembali menjadi 23,4% (1999), ketika Indonesia dilanda krisis. Kemudian, turun menjadi 16% (2005), tetapi meningkat kembali menjadi 17,8% (2006) saat harga BBM naik.

Di Kelurahan Tanamodindi, jumlah warga miskin yang wajib membayar biaya pengobatan di Kota Palu ± 12 ribu jiwa dan saat ini baru sekitar 20.610 dari 32.610 warga miskin yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas dan Jamkesda. Sedangkan khususnya di Kelurahan Tanamodindi, masyarakat yang wajib membayar biaya pengobatan berjumlah 3.769 jiwa dan baru sekitar 2.304 jiwa yang terdaftar sebagai pemegang kartu pelayanan kesehatan, masing-masing 2.010 jiwayang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat dan 294 jiwa yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan daerah (Jumiati, 2015).

Dengan demikian, untuk merealisasikan kebijakan tersebut dibutuhkan kerja sama yang lebih efektif untuk dapat mengetahui masyarakat atau warga miskin yang lebih berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Karena pada kenyataannya komunikasi yang dilakukan petugas kesehatan masih jauh dari apa yang diharapkan, yaitu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang program Jamkesda, dalam hal ini pendataan peserta Jamkesda di Puskesmas Pembantu Lasoani, yang dilakukan oleh petugas kesehatan masih berdasarkan pada data yang lama, yaitu data penerima bantuan beras untuk masyarakat miskin.

Sehingga pada kenyataannya data tersebut tidak dapat mewakili seluruh masyarakat miskin yang ada diwilayah Kecamatan Mantikulore. Masalah lain adalah sumber daya aparat yang melakukan olah data belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan program Jamkesda (Jumiati, 2015).

Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan dari aspek komunikasi di Puskesmas Pembantu Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan dari aspek sumber daya di Puskesmas Pembantu Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan dari aspek disposisi di Puskesmas Pembantu Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Jaminan Kesehatan dari aspek struktur birokrasi di Puskesmas Pembantu Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu.