Artikel tentang pembiayaan kesehatan

ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER PEMERINTAH TAHUN 2003-2005 DI KABUPATEN BOGOR

Pencapaian Pembangunan Kesehatan  diKabupaten Bogor  dilihat dari gambaran derajat kesehatan tidak lepas dari kesadaran pemerintah membiayai bidang kesehatan. Alokasi anggaran bidang kesehatan dilihat dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perubahan pada tahun 2003 sampai dengan 2005, anggaran  di bidang kesehatan dari tahun  2003-2005 mengalami peningkatan. Dari jajaran instansi lingkungan pemerintah di  Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan, BRSD Ciawi, BRSD mendapatalokasianggaran yang besardari APBD Kabupaten.  Pembangunan bidangkesehatan di Kabupaten Bogor  selainmendapatalokasianggarandari  APBD Kabupaten, mendapattambahanluncurandanadari APBD provinsi,  APBN dan  BLN.Untukmenyelenggarakanpelayanankesehatanselainluncuran yang berupauangdariberbagaisumber,  adajuga yang berbentukbarang,  biasanyauntukkegiatan  yang mempunyaieksternalitastinggimisalnyaobatuntuktbc,  obatuntukkustadanvaksinuntukimunisasi.

PembiayaanBidangKesehatan  di Kabupaten Bogor dikelolaolehtigainstansikesehatan, yang meliputiDinasKesehatan, BRSD Ciawidan BRSD Cibinong.  Proporsipembiayaanbidangkesehatan paling  besarpadatigatahunanggaranadalah yang dikelolaolehDinasKesehatanKabupaten Bogor.  Besaranggaranpembiayaankesehatan yang dikelolaolehDinasKesehatanbersumberAPBD Kabupaten Bogor, karenaanggaranpuskesmasdanUnit PelaksanaTeknis  Daerah (UPTD) dengananggarankesehatankantordinasmasihbersatusertacakupanluaskegiatan  yang dilaksanakanDinasKesehatan.

Pada era sentralisasi, DepartemenKesehatandiwakiliolehkantorDepartemenKesehatantetapipada  era otonomi,  DinasKesehatanKabupatenmerupakanpenanggungjawabupayakesehatanmasyarakattingkatkedua. IniberartibahwaDinasKesehatanKabupaten Bogor  merupakanpenyelenggarakegiatankesehatan, promotif,  preventifdankuratif,  denganmendayagunakanilmupengetahuandanteknologikesehatanspesialistik, yang ditujukankepadamasyarakat. RumahSakit (RS) merupakanpenyelenggaraupayakesehatanperorangantingkatkedua, yang berartibahwakegiatankesehatanoleh RS lebihditujukankepadaperorangan.

DinasKesehatanselamatigatahunberturut-turutdidominasiolehBidangYankes. Untukmelihatgambaranpenggunaandana yang bersumberdari APBD Kabupaten, APBD Propinsi,  APBN, BLN, PLN danbantuanobat  yang telahdikonversikandengannilai rupiah berdasarbahwakegiatanpenunjangdaritahun  2003 sampaidengan 2005 selalumengalamikenaikan.

Program  di DinasKesehatanmeliputienamupayapokok  (basic  six)  yang dijadikanacuanuntukmenyelenggarakanpelayanankesehatan, yang meliputi program KesehatanIbudanAnak/KeluargaBerencana, PencegahandanPemberantasanPenyakitMenular, Kesehatanlingkungan, Promosikesehatan, pengobatandangizi. Selainitujugaditambahbeberapaprogram  lain yang spesifikdaerahdan program terkaitbidangkesehatansepertiperencanaandanpengembangandanpeningkatanefektifitasmanajemen.

Besaralokasi program di DinasKesehatantidakdapatdisamakandenganalokasiantarbidang,  tetapisebarananggaran  program  di duarumahsakitdaerahadalahsamabesardengananggaranantarbidang. Alokasianggaranberbagai  program  kesehatanprioritastelahmendukungarahdankebijakanumum yang ditentukan. PembiayaanDinasKesehatanKabupaten Bogor TahunAnggaran  2003-2005  berdasarFungsiPelayananKesehatanmenunjukkanbahwapelayanankuratifselalumendapatporsi yang lebihbesardaripadalayanankesehatan  yang lainnya.  Jikadilihatsecararincimeliputi program  kesehatan, manajemenkesehatandanberbagaikegiatanfisik  (pembangunandanpembelianobat, sarana/prasarana). Proporsitersebutlebihbesarkarenakesehatanlebihditekankanpadaurusan  orang sakit. Akibatnya, orientasianggaranlebihterarahpadamembangungedung, membeliperalatanmedis,  danobat-obatan.  Kondisitersebuttidaksesuaidenganvisibaru Pembangunan Kesehatan  Indonesia  yang lebihmengutamakanpenyelenggaraanupayakesehatanpromotifdanpreventif.

Alokasi  perbidang  yang dikaitkandengantupoksibidangtersebutmasihperludiperbaiki, alokasiantar unit yang takseimbangmungkinterjadikarenamasihbanyakuraiantugaspokokdanfungsi yang tidakdapatdibiayai. Misalnya di bidangbinkesmastidakadadanauntukurusanlansia. Padahal,  pascakrisisekonomi,  masalahkesehatan  yang dihadapikabupaten Bogor meliputimasalahibuhamildanbalitasertagiziburuk  yang belumterselesaikandisusulmasalahlansia. Dilemainimunculkarenausiaharapanhidup  di Kabupaten Bogor diatas  65 tahun.  Kondisiinidisatupihakbaikdalammencapai target IPM Kabupaten Bogor, tetapipadasisi lain menjadimasalahkarenalansiabelumtentumerupakansumberdaya yang produktifataubahkanmenjadibebankarenalansiaakanlebihseringsakit. Tidakmengherankanjikaangarankesehatandialokasikanlebihbesarpadapelayanankuratif.

Realisasianggarankabupatenterbesardaritahun 2003-2005 adalahanggaranaparaturdaerah.  Hal tersebutmencerminkankemampuanbidangkesehatanmenyerapanggaranbidangkesehatan. Kemampuanbidangkesehatanmerealisasianggaranterbesarterjadipadatahun  2004. Realisasianggaranter- tinggipadatahun 2003 dantahun 2004   adalahpelayananpublik,  tetapipadatahun  2005  adalahaparaturdaerah.

Faktor  yangberpengaruhkuatpada  proses  realisasianggaranadalahketerlambatanpenetapananggaran. Turunnyaanggaransangatdipengaruhiolehkecepatandanketepatanjadwalpelaksanaandanbesarandana. Keterlambatanpadasalahsatubidangakanmenghambatturunanggaran.  Hambatan yang klasikinimembuatpelaksanaan program  padatriwulansatu, ditunda/dijadwalulangpadatriwulanberikutnya  yang berdampakpadapenumpukanrelisasianggaranpada  semester  dua. Hambatanlain  adalahcaraatausistempertanggung- jawaban (SPJ). Instansikesehatancenderungmempunyaitenagakesehatanlebihbesardibandingtenagaadministrasikeuangan. Setiappetugaskesehatanbertugasmelaksanakankegiatansesuaifugsinya, tetapilupamembuatadministrasipertanggungjawaban.

Daftarpustaka:

NiaAryaniRahmaniawati, 2007. AnalisisPembiayaanKesehatanBersumberPemerintahanTahun 2003-2005 di Kabupaten Bogor.JurnalKesehatanMasyarakatNasionalVoL. 2. No 1.