ARTIKEL KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN BERSUMBER PEMERINTAH TAHUN 2003-2005 DI KABUPATEN BOGOR

Pencapaian Pembangunan Kesehatan  di Kabupaten Bogor  dilihat dari gambaran derajat kesehatan tidak lepas dari kesadaran pemerintah membiayai bidang kesehatan. Alokasi anggaran bidang kesehatan dilihat dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perubahan pada tahun 2003 sampai dengan 2005, anggaran  di bidang kesehatan dari tahun  2003-2005 mengalami peningkatan. Dari jajaran instansi lingkungan pemerintah di  Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan, BRSD Ciawi, BRSD mendapat alokasi anggaran yang besar dari APBD Kabupaten.  Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor  selain mendapat alokasi anggaran dari  APBD Kabupaten, mendapat tambahan luncuran dana dari APBD provinsi,  APBN dan  BLN. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan selain luncuran yang berupa uang dari berbagai sumber,  ada juga yang berbentuk barang,  biasanya untuk kegiatan  yang mempunyai eksternalitas tinggi misalnya obat untuk tbc,  obat untuk kusta dan vaksin untuk imunisasi.

Pembiayaan Bidang Kesehatan  di Kabupaten Bogor dikelola oleh tiga instansi kesehatan, yang meliputi Dinas Kesehatan, BRSD Ciawidan BRSD Cibinong.  Proporsi pembiayaan bidang kesehatan paling  besar pada tiga tahun anggaran adalah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.  Besar anggaran pembiayaan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan bersumber APBD Kabupaten Bogor, karena anggaran puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis  Daerah (UPTD) dengan anggaran kesehatan kantor dinas masih bersatu serta cakupan luas kegiatan  yang dilaksanakan Dinas Kesehatan.

Pada era sentralisasi, Departemen Kesehatan diwakili oleh kantor Departemen Kesehatan tetapi pada  era otonomi,  Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat tingkat kedua. Ini berarti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor  merupakan penyelenggara kegiatan kesehatan, promotif,  preventif dan kuratif,  dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik, yang ditujukan kepada masyarakat. Rumah Sakit (RS) merupakan penyelenggara upaya kesehatan perorangan tingkat kedua, yang berarti bahwa kegiatan kesehatan oleh RS lebih ditujukan kepada perorangan.

Dinas Kesehatan selama tiga tahun berturut-turut didominasi oleh Bidang Yankes. Untuk melihat gambaran penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi,  APBN, BLN, PLN dan bantuan obat  yang telah dikonversikan dengan nilai rupiah berdasar bahwa kegiatan penunjang dari tahun  2003 sampai dengan 2005 selalu mengalami kenaikan.

Program  di Dinas Kesehatan meliputi enam upaya pokok  (basic  six)  yang dijadikan acuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang meliputi program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Kesehatan lingkungan, Promosi kesehatan, pengobatan dan gizi. Selain itu juga ditambah beberapa program  lain yang spesifik daerah dan program terkait bidang kesehatan seperti perencanaan dan pengembangan dan peningkatan efektifitas manajemen.

Besaralokasi program di Dinas Kesehatan tidak dapat disamakan dengan alokasi antar bidang,  tetapi sebaran anggaran  program  di dua rumah sakit daerah adalah sama besar dengan anggaran antar bidang. Alokasi anggaran berbagai  program  kesehatan prioritas telah mendukung arah dan kebijakan umum yang ditentukan. Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran  2003-2005  berdasar Fungsi Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan kuratif selalu mendapat porsi yang lebih besar dari pada layanan kesehatan  yang lainnya.  Jika dilihat secara rinci meliputi program  kesehatan, manajemen kesehatan dan berbagai kegiatan fisik  (pembangunan dan pembelian obat, sarana/prasarana). Proporsi tersebut lebih besar karena kesehatan lebih ditekankan pada urusan  orang sakit. Akibatnya, orientasi anggaran lebih terarah pada membangun gedung, membeli peralatan medis,  dan obat-obatan.  Kondisi tersebut tidak sesuai dengan visi baru Pembangunan Kesehatan  Indonesia  yang lebih mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan promotif dan preventif.

Alokasi  perbidang  yang dikaitkan dengan tupoksi bidang tersebut masih perlu diperbaiki, alokasi antar unit yang tak seimbang mungkin terjadi karena masih banyak uraian tugas pokok dan fungsi yang tidak dapat dibiayai. Misalnya di bidang binkesmas tidak ada dana untuk urusan lansia. Padahal,  pasca krisis ekonomi,  masalah kesehatan  yang dihadapi kabupaten Bogor meliputi masalah ibu hamil dan balita serta gizi buruk  yang belum terselesaikan disusul masalah lansia. Dilema ini muncul karena usia harapan hidup  di Kabupaten Bogor diatas  65 tahun.  Kondisi ini di satu pihak baik dalam mencapai target IPM Kabupaten Bogor, tetapi pada sisi lain menjadi masalah karena lansia belum tentu merupakan sumber daya yang produktif atau bahkan menjadi beban karena lansia akan lebih sering sakit. Tidak mengherankan jika anggaran kesehatan dialokasikan lebih besar pada pelayanan kuratif.

Realisasi anggaran kabupaten terbesar dari tahun 2003-2005 adalah anggaran aparatur daerah.  Hal tersebut mencerminkan kemampuan bidang kesehatan menyerap anggaran bidang kesehatan. Kemampuan bidang kesehatan merealisasi anggaran terbesar terjadi pada tahun  2004. Realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2003 dan tahun 2004   adalah pelayanan publik,  tetapi pada tahun  2005  adalah aparatur daerah.

Faktor  yang berpengaruh kuat pada  proses  realisasi anggaran adalah keterlambatan penetapan anggaran. Turunnya anggaran sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan jadwal pelaksanaan dan besaran dana. Keterlambatan pada salah satu bidang akan menghambat turun anggaran.  Hambatan yang klasik ini membuat pelaksanaan program  pada triwulan satu, ditunda/dijadwal ulang pada triwulan berikutnya  yang berdampak pada penumpukan relisasi anggaran pada  semester  dua. Hambatan lain  adalah cara atau system pertanggung- jawaban (SPJ). Instansi kesehatan cenderung mempunyai tenaga kesehatan  lebih besar disbanding tenaga administrasi keuangan. Setiap petugas kesehatan bertugas melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya, tetapi lupa membuat administrasi pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka :

Nia Aryani Rahmaniawati, 2007. Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintahan Tahun 2003-2005 di Kabupaten Bogor. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol. 2. No 1.